PEMRAKARSA USAHA/ KEGIATAN WAJIB MILIKI IZIN LINGKUNGAN

Limboto, Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka bagi setiap orang yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL terlebih dahulu wajib memiliki izin lingkungan. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo melalui Kabid Tata Lingkungan dan Penaatan Lingkungan – Anita Hipy,SH senin kemarin (10/09).

“Bagi setiap orang yang akan melakukan usaha, wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan ini merupakan persyaratan untuk mengajukan permohonan izin usaha. Tanpa izin lingkungan, maka pemrakarsa usaha dilarang memulai kegiatannya, demikian pula bagi pejabat pemberi izin usaha dilarang menerbitkan izin apabila usaha tersebut belum dilengkapi dengan izin lingkungan” terangnya.

Mengenai proses penerbitan izin lingkungan ini, Kabid yang sudah enam tahun bertugas di instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo ini menjelaskan secara panjang lebar. Proses diawali dari pemohonan izin lingkungan yang diajukan oleh pemrakarsa usaha kepada Bupati Gorontalo. Permohonan ini akan diperiksa kelengkapan administrasinya berupa dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL UPL), Profil usaha, dan dokumen pendirian usaha. Apabila lengkap, tahap selanjutnya adalah kita umumkan kepada kemasyarakat perihal permohonan izin lingkungan ini untuk mendapatkan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap isi dokumen lingkungan. Bila informasi yang disajikan dalam dokumen tersebut masih terdapat kekurangan, maka kita kembalikan lagi ke pemohon untuk diperbaiki. Setelah diperbaiki dimasukkan lagi kepada kita, untuk selanjutnya diterbitkan rekomendasi UKL UPL bagi usaha yang wajib UKL UPL atau Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan untuk usaha yang wajib AMDAL. Rekomendasi ini kemudian menjadi bahan pertimbangan terhadap penerbitan izin lingkungan oleh Bupati. Izin lingkungan ini kemudian diumumkan kepada masyarakat selama 5 hari kerja sejak penerbitan.

Ditanya perihal usaha yang telah berjalan namun belum memiliki izin lingkungan, alumnus Diklat PPNS tahun 2011 ini secara tegas mengatakan, “bila terbukti, pemrakarsa usaha tersebut dapat dikenakan pidana sebagaimana pasal 109 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

“Sehingganya kami mengharapkan kesadaran kita semua dalam menaati ketentuan peraturan perundang undangan yang ada khususnya dibidang lingkungan hidup. Karena pada prinsipnya semua ini kami lakukan untuk melindungi dan menjaga lingkungan hidup kita dari kerusakan dan pencemaran. Lingkungan hidup ini pada hakikatnya hanyalah titipan dari anak cucu kita yang akan lahir kemudian, sehingga harus kita jaga kelestariannya.” tutup Anita.

Indikator Pemantauan Target-target Pembangunan Milenium dalam Data Lingkungan Hidup Potensi Desa

Untitled3

I. Pendahuluan

Salah satu agenda, dari delapan agenda the millenium summit, September 2000, yang diikuti oleh 189 negara, adalah memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Ada tiga target yang seyogyanya dicapai oleh setiap negara yang telah menandatangani kesepakatan dimaksud yaitu bagaimana memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional (target 9), penurunan sebesar separuh proporsi penduduk yang belum memiliki akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar yang layak pada tahun 2015 (target 10), dan mencapai perbaikan berarti kehidupan penduduk miskin yang tinggal di daerah kumuh pada tahun 2020 (target 11).

Terkait dengan upaya pencapaian target-target dimaksud, pada saat ini setidaknya terdapat beberapa tantangan menyangkut lingkungan hidup di Indonesia yang perlu dicermati bersama. Tantangan tersebut antara lain yang berkaitan dengan penyelamatan air dari tindakan eksploitatif yang melewati batas-batas kewajaran dan pencemaran air, baik air tanah maupun air sungai, danau dan rawa bahkan air laut, yang terjadi di mana-mana. Berbagai kegiatan terkait dengan pencemaran air ini misalnya kegiatan industri, pertanian, transportasi, pertambangan, dan beragam kegiatan lainnya yang membuang limbahnya ke sungai, tanah maupun laut.

Merosotnya areal hutan akibat eksploitasi besar-besaran untuk keperluan pembangunan maupun oleh peningkatan aktivitas manusia sebagai konsekuensi dari meningkatnya kepadatan penduduk di berbagai wilayah, juga merupakan tantangan lingkungan hidup yang cukup berat. Tantangan lingkungan hidup lainnya yang juga, saat ini, tidak ringan adalah menciutnya keanekaragaman hayati akibat rusaknya habitat lingkungan hidup berbagai tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Perubahan iklim juga merupakan tantangan dan permasalahan lingkungan hidup yang tidak kecil. Dewasa ini tingkat pencemaran udara semakin parah akibat dilepaskannya zat karbon oleh berbagai aktivitas khususnya yang berkaitan dengan transportasi dan kegiatan industri.

Tantangan lingkungan hidup lainnya yang juga tidak kalah kompleksnya adalah semakin tingginya kepadatan penduduk di kota-kota besar yang

pada akhirnya akan berdampak pada kualitas lingkungan hunian seperti semakin meluasnya daerah pemukiman kumuh dan wilayah-wilayah miskin perkotaan lainnya.

Beragam permasalahan dan tantangan yang disebutkan perlu terus dicermati. Sayangnya data yang diperlukan baik untuk perencanaan, pemantauan maupun untuk mengukur hasil-hasil pembangunan di bidang lingkungan hidup dapat dikatakan belum sepenuhnya terpenuhi. Idealnya, data statistik yang cukup untuk memantau setiap permasalahan yang disebutkan telah tersedia dan benar-benar dimanfaatkan.

II. Data Lingkungan Hidup Potensi Desa

2.1. Sekilas Sejarah Podes

Untuk sekadar menambah wawasan pengetahuan tentang pendataan Podes akan sedikit dipaparkan tentang sejarah pendataan yang dilakukan. Cikal bakal dilakukannya pendataan Podes adalah pendataan fasilitas desa (Fasdes) yang diselenggarakan pada tahun 1976. Cakupan dari Fasdes sama dengan Podes yaitu seluruh desa/kelurahan di Indonesia namun variabel yang dikumpulkan datanya masih sangat terbatas.

Bersamaan dengan diselenggarakannya Sensus Penduduk 1980, untuk pertama kalinya dilakukan pengumpulan data Podes dengan variabel yang lebih variatif dan relevan bagi berbagai keperluan pembangunan. Sejak itu pelaksanaan pendataan Podes selalu dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan berbagai kegiatan sensus seperti Sensus Pertanian, Sensus Ekonomi dan Sensus Penduduk. Karena selama kurun waktu 10 tahun dilakukan sebanyak 3 kali sensus, maka kegiatan pendataan Podes dalam 10 tahun juga dilaksanakan sebanyak tiga kali.

Pendataan Podes terbaru adalah Podes SE 2006 yang dilakukan pada tahun 2005 (menjelang Sensus Ekonomi 2006 dan selanjutnya disebut Podes 2005), dan merupakan pelaksanaan pendataan Podes yang kesembilan kali. Sejak awal dilakukannya pengumpulan data Podes hingga yang kesembilan kalinya, telah banyak terjadi perubahan pada variabel yang dicakup. Perubahan disesuaikan dengan jenis sensus yang menjadi induk kegiatannya. Sekadar contoh, pada saat pendataan Podes ST 2003 (sensus Pertanian 2003) yang dilaksanakan menjelang Sensus Pertanian, ada beberapa tambahan pertanyaan yang berkaitan dengan aktivitas sektor pertanian. Begitu juga dengan pendataan Podes yang lain, pertanyaannya disesuaikan dengan kegiatan sensus yang akan dilakukan.

Secara metodologi tidak banyak terjadi perubahan karena cakupan pendataan Podes adalah seluruh desa/kelurahan yang ada di Indonesia. Pada Podes 2005 dicakup hampir 70.000 desa/kelurahan. Pendataan ini cenderung lebih baik dibandingkan kegiatan pendataan Podes sebelumnya karena BPS melakukan pengawasan lapangan yang lebih intensif. Validasi dari data entry dan pemeriksaan tabel-tabel output dilakukan dengan lebih teliti dibanding sebelumnya.

Kejanggalan-kejanggalan yang ditemui saat pemeriksaan tabel langsung dikonfirmasi ke daerah. Ini dimaksudkan untuk memberi hasil maksimal demi peningkatan kualitas data Podes. Perbaikan perencanaan dan penyelenggaraan pendataan Podes terus dilakukan oleh BPS demi memaksimalkan kualitas data yang dihasilkan.

2.2. Variabel yang Dikumpulkan dan Kegunaannya

Variabel-variabel yang dikumpulkan pada pendataan Podes mencakup beragam jenis data di bidang kependudukan, lingkungan hidup, perumahan, pendidikan sosial-budaya, kesehatan, angkutan, komunikasi, informasi, rekreasi, hiburan, olahraga, pertanian, ekonomi, politik dan keamanan. Seperti telah sedikit disinggung sebelumnya, pada setiap kegiatan pendataan Podes ragam data yang dikumpulkan berbeda. Hal ini tergantung pada fokus pengumpulan data di setiap kegiatan Sensus.

Pendataan Podes sensus penduduk (Podes SP) misalnya akan banyak mengumpulkan data variabel yang berkaitan dengan kependudukan. Pada pendataan Podes sensus pertanian, konsentrasinya pada pengumpulan data variabel yang berkaitan dengan aktivitas pertanian. Begitu juga dengan Podes sensus ekonomi akan banyak difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan indikator perekonomian terutama keberadaan unit kegiatan usaha non-pertanian.

Walaupun demikian, banyak jenis data/variabel yang dari satu Podes ke Podes yang lain selalu ditanyakan. Ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan series data. Data yang diperoleh dari kegiatan pendataan Podes diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bagi perencanaan pembangunan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dan juga bagi masyarakat umum. Dengan beraneka ragamnya variabel yang ada pada Podes, banyak hal dapat dianalisa berdasarkan data Podes yang tidak didapat dari sumber data lain, misalnya, antara lain:

a. Keterisolasian dan keterbelakangan desa (desa tertinggal) dapat dideteksi dari daya jangkau penduduk desa ke pusat-pusat perekonomian dengan melihat jarak desa ke ibukota kabupaten/kecamatan. Ketersediaan infrastruktur seperti listrik, jalan raya, fasilitas kesehatan dan pendidikan, dikaitkan dengan keadaan topografi desa (misalnya, persentase desa yang ada listrik menurut desa pesisir, bukan desa pesisir, desa di daerah aliran sungai dan lain-lain).

b. Keadaan Lingkungan Hidup dan Bencana Alam. Podes menyediakan data yang dapat menjadi early warning terhadap bencana alam, dengan mengetahui wilayah mana saja yang memiliki desa-desa yang rawan longsor, desa dengan tanah kritis, gempa bumi, banjir dan lain-lain. Dengan demikian pemerintah dapat mengetahui wilayah-wilayah mana yang perlu dipersiapkan pada saat musim penghujan, misalnya, agar penduduk yang tinggal di daerah tersebut bisa diungsikan untuk meminimalkan korban jiwa.

c. Data yang berkaitan dengan kemungkinan perluasan usaha/investasi, misalnya dengan mengaitkan antara potensi yang ada dengan komoditi unggulan yang berkembang di setiap desa. Ketersediaan stok lahan yang ada di desa, berikut fasilitas yang tersedia juga merupakan informasi yang berharga bagi investor.

d. Data/keadaan sosial-ekonomi penduduk desa/kelurahan, dapat diolah menjadi indikator tingkat kesejahteraan desa. Jumlah/persen desa yang sebagian besar penduduknya menggunakan kayu bakar untuk memasak, buang air besar di jamban umum atau bukan jamban, keperluan air untuk memasak dari sumber air sungai/sumur tidak terlindung merupakan variabel-variabel yang bisa mengindikasikan mana desa yang miskin, mana yang tidak miskin.

e. Perubahan-perubahan struktur ekonomi desa misalnya dari agraris ke non-agraris. Maju tidaknya suatu wilayah, salah satunya, dapat dilihat dari adanya perubahan mata pencaharian sebagian besar penduduknya.

Banyak indikator yang dapat diperoleh dari pendataan Podes, sekadar contoh, seperti :

  • Persentase masyarakat dengan sumber penghasilan utama bukan dari sektor pertanian,
  • Banyaknya/persentase desa yang memiliki kegiatan industri besar, sedang, dan kecil, dan
  • Banyaknya/persentase desa/kelurahan yang memiliki kegiatan perdagangan seperti keberadaan kompleks pertokoan dan pasar permanen.

f. Permasalahan yang berkaitan dengan dinamika kehidupan sosial juga dapat diperoleh dari hasil pendataan Podes. Peneliti ilmu sosial yang tertarik mengamati wilayah-wilayah yang telah mengalami proses akulturasi budaya dapat menggunakan data Podes ini terutama yang berkaitan dengan persentase desa yang penduduknya telah mengenal kawin campur antarsuku, dan desa yang dihuni lebih dari satu etnis. Semakin tinggi persentasenya cenderung semakin baik indikasi bahwa masyarakat tersebut semakin akulturatif dan terbuka.

g. Kebutuhan identifikasi hirarki wilayah, misalnya desa menurut ukuran jumlah penduduknya dapat dipakai untuk menggolongkan desa-desa menurut jumlah dan kepadatan penduduknya tinggi, sedang atau jarang. Dengan mengetahui ukuran tersebut suatu wilayah akan dapat dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru.

h. Bidang sosial-politik juga dicakup dalam data Podes di antaranya data tentang keberadaan lembaga-lembaga sosial dan LSM di setiap desa. Indikator untuk medeteksi kekuatan modal sosial sebagian juga dapat diperoleh dari hasil pendataan Podes seperti tingkat integrasi sosial (perkawinan antarsuku, misalnya), institusi sosial (keberadaan kelompok-kelompok) dan trust (melalui gotong royong) serta problem sosial (informasi tentang judi). Pendataan Podes telah menghasilkan informasi yang cukup beragam. Di BPS data hasil pendataan Podes ini didesiminasikan melalui bentuk raw data (meliputi seluruh data Podes) dan dalam bentuk buku publikasi. Hasil pendataan Podes tahun 2005 (Podes SE06) misalnya, telah diterbitkan melalui publikasi berjudul “Statistik Potensi Desa Indonesia 2005” yang berisi beragam informasi tentang desa, termasuk di dalamnya informasi tentang lingkungan hidup, di seluruh Indonesia.

Suatu hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa tabel-tabel Podes yang disajikan dalam publikasi tersebut perlu dibaca dengan hati-hati, karena yang ditonjolkan adalah dimensi kewilayahannya, bukan sektor, aktivitas atau jumlah unit keberadaan sesuatu. Karena itu hampir dalam setiap tabel senantiasa judulnya dimulai dengan kata jumlah desa. Sebagai contoh, jumlah desa yang memiliki Pusksemas, jumlah desa yang dilalui oleh kenderaan roda empat, jumlah desa yang memiliki sarana olahraga dan sejenisnya; bukan jumlah Puskesmas di desa atau jumlah sarana olahraga di desa. Hal ini dimaksudkan untuk melihat sampai sejauh mana suatu wilayah (baca: desa) memiliki kekuatan dan atau akses ke berbagai fasilitas yang ada.

2.3. Data Dan Indikator Lingkungan Hidup terkait MDGs Dari Podes

Indikator lingkungan hidup dalam pendataan Podes SE 2006 (Podes 2005) diakomodir melalui sekitar 11 pertanyaan, sedangkan pada pendataan Podes Sensus Pertanian 2003 (Podes 2002) jumlah pertanyaan sedikit lebih banyak yaitu sekitar 15 pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang ada pada pendataan Podes 2002 tetapi tidak pada pendataan Podes 2005, antara lain, adalah pertanyaan menyangkut keberadaan tanah kritis, limbah industri pengolahan, dan tempat pembuangan air kotor rumah tangga. Sebagai contoh pertanyaan-pertanyaan dan indikator yang dapat diperoleh dari pendataan Podes 2005 antara lain :

a. Bahan bakar yang digunakan oleh rumah tangga untuk memasak

Pertanyaan ini ditujukan untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah dan persentase desa di Indonesia menurut daerah (provinsi, kabupaten/kota/kecamatan dan desa) dan bahan bakar yang digunakan oleh sebagian besar rumah tangga untuk memasak. Kategori jawaban dari pertanyaan ini, antara lain, gas/LPG, minyak tanah, kayu bakar, dan kategori lainnya. Kaitannya dengan indikator lingkungan, terfokus pada penggunaan kayu bakar.

Penggunaan kayu bakar dapat digunakan sebagai indikator banyak hal seperti kemiskinan penduduk, maupun tekanan penduduk untuk mendapatkan kayu bakar yang sudah tentu akan berakibat pada kelestarian hutan. Dalam konteks MDGs, penggunaan kayu bakar, yang merupakan bagian dari biomassa juga merupakan salah satu target yang harus diturunkan karena akan menimbulkan polusi dalam ruangan.

Indikator lingkungan hidup yang dapat dibentuk dari pertanyaan ini, di antaranya:

  • Jumlah dan persentase desa menurut daerah (semua tingkat pemerintahan) dimana sebagian besar keluarga menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar untuk memasak;
  • Jumlah dan presentase desa menurut daerah (semua tingkat pemerintahan) dimana sebagian besar keluarga menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk memasak;
  • Jumlah dan presentase desa menurut daerah (semua tingkat pemerintahan) dimana sebagian besar keluarga menggunakan bahan bakar lainnya (batu bara, arang dan sejenisnya) sebagai bahan bakar untuk memasak.

b. Tempat buang sampah sebagian besar keluarga

Pertanyaan tempat buang sampah sebagian besar keluarga ini menyediakan beberapa kategori jawaban, antara lain, dibuang ke tempat sampah dan kemudian diangkut, dalam lubang/dibakar, sungai, dan kategori lainnya. Kaitannya dengan kelestarian lingkungan hidup adalah seberapa banyak desa di Indonesia yang sebagian besar keluarganya membuang sampah ke sungai atau ke tempat “lainnya”. Ini akan memiliki konsekuensi yang sangat besar. Semakin tinggi persentase desa yang warganya membuang sampah di sungai mengindikasikan ancaman serius bagi ketersediaan sumber daya air khususnya air baku (raw water) yang menjadi sumber air minum. Penurunan kualitas dan kuantitas sumber air baku ini merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian dalam MDGs (tujuan 7, target 10).

Indikator yang dapat kita peroleh antara lain :

  • Jumlah dan persentase desa di mana sebagian besar keluarga membuang sampah di tempat sampah (kemudian diangkut).
  • Jumlah dan persentase desa di mana sebagian besar keluarga membuang sampah di lubang/dibakar.
  • Jumlah dan persentase desa di mana sebagian besar keluarga membuang sampah di sungai.

c. Tempat buang air besar sebagian besar keluarga

Pertanyaan ini memiliki 4 alternatif jawaban yaitu jamban sendiri, jamban bersama, jamban umum dan bukan jamban. Jawaban untuk kategori jamban sendiri merefleksikan situasi yang lebih baik, apakah itu dari perspektif kesejahteraan maupun dari perspektif kelestarian lingkungan. Di sisi lain, jawaban untuk jamban umum (yang biasanya merefleksikan tempat buang air besar di sungai/kali atau di tempat-tempat umum lainnya) dan tempat lainnya (seperti buang air besar di kebunkebun/ ladang/hutan dan sejenisnya) akan berimplikasi banyak terhadap kelestarian lingkungan. Semakin tinggi, misalnya, jumlah desa yang masyarakatnya membuang air besar di sungai atau di kebun (lainnya) akan semakin kuat kemungkinan timbulnya efek yang kurang menguntungkan bagi sanitasi lingkungan yang baik.

Indikator yang dapat diperoleh antara lain yaitu :

  • Jumlah dan persentase desa dimana tempat buang air besar sebagian besar keluarga adalah jamban sendiri.
  • Jumlah dan persentase desa dimana tempat buang air besar sebagian besar keluarga adalah jamban bersama.
  • Jumlah dan persentase desa dimana tempat buang air besar sebagian besar keluarga adalah jamban umum.
  • Jumlah dan persentase desa dimana tempat buang air besar sebagian besar keluarga adalah bukan jamban.

d. Penggunaan air sungai yang melintasi desa

Pertanyaan ini pada Podes 2005 didahului dengan pertanyaan yang bersifat menjaring yaitu apakah desa/kelurahan ini dilalui oleh sungai atau tidak. Jawabannya, ada atau tidak ada. Jika jawabannya ada sungai yang melintasi desa ini, maka pertanyaan dilanjutkan untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan air sungai tersebut. Artinya, air sungai yang melintasi desa tersebut dipergunakan untuk apa saja oleh penduduk. Jawabannya bersifat ganda yaitu untuk mandi/cuci, minum, bahan baku air minum (dijernihkan), irigasi, untuk keperluan industri/pabrik, transportasi, lainnya. Jawaban-jawaban dari pertanyaan ini sesungguhnya memiliki implikasi lingkungan hidup yang luas. Jika air sungai di desa tersebut misalnya digunakan untuk keperluan industri, bukan tidak mungkin limbah airnya pun akan kembali ke sungai dan diminum oleh penduduk desa. Indikator yang dihasilkan antara lain :

  • Jumlah dan persentase desa yang penduduknya menggunakan air sungai menurut kegunaannya (mandi/cuci, minum, bahan baku air minum (dijernihkan), irigasi, untuk keperluan industri/pabrik, transportasi, lainnya).

e. Keluarga yang bertempat tinggal di bantaran sungai

Jawaban atas pertanyaan ini dapat dipakai untuk mengetahui seberapa banyak desa yang penduduknya tinggal di bantaran sungai. Keluarga yang bertempat tinggal di bantaran/tepi sungai adalah keluarga yang bertempat tinggal di bantaran/tepi sungai

dan atau sempadan sungai. Pengertian bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam (PP No.35 Tahun 1991 tentang sungai).

Indikator yang dihasilkan antara lain:

  • Jumlah dan persentase desa yang ada keluarga/warganya yang tinggal di bantaran sungai;
  • Jumlah dan persentase keluarga yang menempati bantaran sungai; dan
  • Jumlah bangunan rumah yang berada di bantaran sungai.

f. Keluarga yang tinggal di bawah jaringan listrik tegangan tinggi

Pada pendataan Podes, baik pendataan tahun 2002 maupun pada pendataan 2005, ditanyakan jumlah keluarga dan jumlah bangunan rumah yang tinggal di lokasi/di bawah jaringan listrik tegangan tinggi. Disebut jaringan listrik tegangan tinggi apabila kawat yang melintas mempunyai tegangan listrik lebih dari 500 KV. Keluarga dan bangunan yang dicatat pada rincian ini adalah keluarga dan bangunan yang berada di bawah jaringan dan berjarak 20 meter dari lintasan jaringan tersebut. (Permentamben No. 1.P/47/MTE/ 1992).

Indikator yang dihasilkan antara lain:

  • Jumlah dan persentase keluarga yang tinggal di bawah jaringan listrik tegangan tinggi, dan
  • Jumlah bangunan rumah yang berada di bawah jaringan listrik tegangan tinggi.

g. Keberadaan permukiman kumuh

Berkaitan dengan permukiman kumuh ini, pendataan Podes sejak Podes tahun 1999 (SP 2000), Podes 2002 (ST2003) maupun pada pendataan Podes 2005 (SE2006) selalu menanyakan tentang jumlah lokasi, jumlah bangunan rumah, dan jumlah keluarga yang menghuni permukiman kumuh.

Permukiman kumuh adalah lingkungan hunian dan usaha yang ditandai oleh banyak rumah tidak layak huni, banyak saluran pembuangan limbah macet, penduduk/bangunan sangat padat, banyak penduduk buang air besar tidak di jamban, biasanya berada di areal marginal (seperti di tepi sungai, pinggir rel kereta api dan sejenisnya).

Indikator yang dihasilkan :

  • Jumlah lokasi permukiman kumuh;
  • Jumlah bangunan rumah di lokasi permukiman kumuh, dan
  • Jumlah keluarga yang menghuni permukiman kumuh.

h. Jenis pencemaran lingkungan hidup setahun terakhir

Pencemaran lingkungan adalah suatu hal, hasil, atau cara/proses kerja yang mencemari lingkungan hidup seperti yang ditimbulkan oleh limbah pabrik, pemakaian pupuk kimia pada tanaman, limbah keluarga/pasar/pertokoan/perkantoran dan sebagainya. Pada pendataan Podes, jenis pencemaran lingkungan hidup yang ditanyakan adalah pencemaran air, tanah, udara, dan suara bising. Selain itu, untuk masing-masing jenis pencemaran dimaksud ditanyakan pula sumber yang menyebabkan terjadinya pencemaran, dan adakah pengaduan yang dilakukan oleh warga ke kepala desa mereka. Terkait dengan pencemaran lingkungan ini, datanya tersedia secara berseri sejak pendataan Podes pada kegiatan Sensus Penduduk tahun 1990 (SP90) sampai Pendataan Podes tahun 2005 (SE2006).

Salah satu indikasi penting pencemaran lingkungan di suatu daerah ditunjukkan oleh adanya penyakit-penyakit tertentu pada manusia atau hewan, kerusakan atau matinya tanaman, perubahan fisik dan kimia lingkungan, yang dapat berupa perubahan yang khas pada tumbuhan atau hewan.

Indikator yang dihasilkan :

  • Jumlah dan persentase desa yang mengalami pencemaran air dalam satu tahun terakhir;
  • Jumlah dan persentase desa yang mengalami pencemaran tanah dalam satu tahun terakhir;
  • Jumlah dan persentase desa yang mengalami pencemaran udara dalam satu tahun terakhir;
  • Jumlah dan persentase desa yang dicemari oleh suara bising dalam satu tahun terakhir;
  • Jumlah dan persentase desa yang mengalami pencemaran lingkungan hidup dalam satu tahun terakhir menurut sumber pencemaran (untuk masing-masing jenis pencemaran);
  • Jumlah dan persentase desa yang mengalami pencemaran lingkungan hidup dalam satu tahun terakhir, dan yang melaporkan adanya pencemaran lingkungan di desanya.

i. Usaha penambangan/penggalian golongan C

Pada pendataan Podes 2005 ditanyakan pula keberadaan usaha penambangan/penggalian Golongan C. Seperti banyak diketahui bahwa di samping mendatangkan keuntungan-keuntungan ekonomi bagi pengusaha pertambangan jenis ini, dampak negatifnya terhadap kelestarian lingkungan juga cukup tinggi.

Penggalian golongan C ini adalah kegiatan di bidang pertambangan dan penggalian yang mencakup penambangan/penggalian batu/koral, pasir, kapur, belerang, kaolin, pasir kwarsa, tanah liat dan lainnya seperti batu koral, aspal, gips, dan gamping.

Indikator yang dihasilkan :

  • Jumlah dan persentase desa yang memiliki/tidak memiliki usaha penambangan/penggalian golongan C.

j. Letak desa (relatif terhadap kawasan hutan).

Baik pendataan Podes SP 90, Podes ST2003 maupun pada Podes SE 2006, selalu memuat pertanyaan tentang letak suatu desa apakah berada dalam kawasan hutan, di tepi kawasan hutan atau di luar kawasan hutan. Lokasi desa ini akan juga berpengaruh pada kemungkinan perusakan kelestarian lingkungan hidup. Desa yang berada dalam kawasan hutan, misalnya, masyarakatnya sangat potensial untuk melakukan aktivitas yang dapat berakibat buruk atau sebaliknya terhadap kelestarian lingkungan.

Indikator yang dihasilkan :

  • Jumlah dan persentase desa menurut letaknya terhadap/dari kawasan hutan.

k. Kerawanan terhadap kejadian bencana alam dan peristiwa bencana alam

Pada pendataan Podes 2005, ada dua pertanyaan yang menyangkut bencana alam yaitu pertanyaan tentang kerawanan terhadap bencana dan pertanyaan tentang kejadian bencana alam (bencana yang telah terjadi).

Pertanyaan yang berkaitan dengan kerawanan terhadap bencana dimulai dengan pertanyaan apakah desa ini rawan bencana? Jika jawabannya ya, maka ditanyakan lagi jenis-jenis bencana yang rawan tersebut dengan alternatif jawaban yaitu rawan terhadap tanah longsor, banjir, banjir bandang, gempa bumi dan abrasi pantai. Untuk kejadian bencana alam ditanyakan tentang tanah longsor, banjir, banjir bandang, gempa bumi, gempa bumi disertai tsunami, kebakaran, pembakaran hutan/sawah dan bencana lainnya.

Adapun indikator lingkungan yang dapat diperoleh antara lain :

  • Jumlah dan persentase desa yang rawan bencana tanah longsor;
  • Jumlah dan persentase desa yang rawan bencana banjir;
  • Jumlah dan persentase desa yang rawan bencana banjir bandang;
  • Jumlah dan persentase desa yang rawan bencana gempa bumi;
  • Jumlah dan persentase desa yang rawan bencana abrasi pantai;
  • Jumlah dan persentase desa yang mengalami bencana tanah longsor;
  • Jumlah dan persentase desa yang mengalami bencana banjir;
  • Jumlah dan persentase desa yang mengalami bencana banjir bandang;
  • Jumlah dan persentase desa yang mengalami bencana gempa bumi;
  • Jumlah dan persentase desa yang mengalami bencana gempa disertai tsunami;
  • Jumlah dan persentase desa yang mengalami bencana kebakaran; dan
  • Jumlah dan persentase desa yang mengalami bencana pembakaran hutan/ladang/sawah.

Pada pendataan Podes 2002 (Podes ST03), ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan tetapi tidak dimasukkan pada pendataan Podes 2005 (Podes SE06), antara lain keadaan tempat pembuangan air kotoran rumah tangga (lancar, tidak lancar, tergenang, tidak ada saluran), pembuangan limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri pengolahan (dibuang ke instalasi pembuangan limbah, tanah, sungai dan lainnya), dan keberadaan lahan kritis (ada/tidak ada, luas lahan kritis dan jumlah keluarga yang menempati lahan kritis tersebut).

Indikator yang dapat dihasilkan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain :

Indikator pembuangan limbah,

  • Jumlah dan persentase desa di mana sebagian besar saluran pembuangan air limbah/kotor dalam keadaan lancar;
  • Jumlah dan persentase desa di mana sebagian besar saluran pembuangan air limbah/kotor dalam keadaan tergenang/tidak mengalir;
  • Jumlah dan persentase desa di mana sebagian besar saluran pembuangan air limbah/kotor dalam keadaan tidak ada saluran;

Indikator pembuangan limbah industri,

  • Jumlah dan persentase desa di mana kegiatan industri pengolahan membuang limbahnya ke instalasi pembuangan limbah;
  • Jumlah dan persentase desa dimana kegiatan industri pengolahan membuang limbahnya ke tanah;
  • Jumlah dan persentase desa di mana kegiatan industri pengolahan membuang limbahnya ke sungai;

Indikator tentang tanah kritis,

  • Jumlah dan persentase desa di mana ada lokasi tanah/lahan kritis;
  • Luas lahan kritis; dan
  • Jumlah keluarga yang tinggal di lahan kritis.

Uraian yang telah dipaparkan tersebut di atas merupakan beberapa contoh data dan indikator lingkungan hidup, yang terkait dengan MDGs, yang dapat diperoleh dari hasil pendataan Podes.

 

III. Penutup

Dari uraian yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa begitu banyak ragam indikator lingkungan hidup yang dapat diperoleh dan dimanfaatkan dari hasil pendataan Podes baik dari hasil pendataan tahun 2005 maupun dari hasil kegiatan pendataan Podes sebelumnya.

Data Podes adalah data kewilayahan dan satu-satunya yang mencakup seluruh wilayah. Di era otonomi daerah saat ini, data jenis ini idealnya menjadi komoditas utama untuk penyusunan perencanaan pembangunan regional/daerah. Apalagi di tengah suasana negeri yang selalu mengalami bencana alam saat ini, data tentang bencana dan tentang lingkungan hidup yang tersedia dari hasil pendataan Podes seyogyanya menjadi acuan sebagai bagian dari langkah early warning (peringatan dini) untuk mengantisipasi kemungkinan bencana yang lebih luas. Dari data hasil pendataan Podes akan diketahui wilayah/kelompok desa mana yang sering mengalami kabakaran hutan, banjir, tanah longsor dan sebagainya.

Ada kesan selama ini bahwa aparatur pemerintah maupun berbagai pihak terkait lainnya belum maksimal (bahkan belum terlihat kemauan yang kuat) untuk memanfaatkan data Podes bagi kepentingan mengisi dan meningkatkan mutu perencanaan pembangunan kewilayahan di masing-masing daerah. Padahal data ini sangat potensial untuk memperkaya dan mendukung upaya-upaya pemerintah guna menyejahterakan masyarakatnya dan khususnya dalam mendukung berbagai kegiatan yang terkait dengan MDGs. Data Podes sangat kaya akan beragam informasi pembangunan, tetapi belum maksimal dimanfaatkan, dan ini merupakan tantangan kita bersama.

 

Beberapa Indikator Lingkungan Hidup dari Podes 2005

 

Contoh Untuk Kabupaten Bone, Bantaeng dan Takalar (Sulsel) Dan Mamuju, Polewali (Sulbar)

 

 


Daftar Variabel Podes SP1980 s/d Podes SE2006 yang Berkaitan

dengan Lingkungan Hidup

 

 

 

 

 

 

 

 


Beberapa Pengertian/Definisi Konsep Pada Pendataan Podes 2005

1. Umum

Status pemerintahan desa/kelurahan

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Kelurahan adalah suatu wilayah lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan (UU RI No 32 Tahun 2004Tentang Pemerintahan Daerah).

Nagari adalah bagian wilayah dalam kecamatan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan nagari.

Badan Perwakilan Desa/Dewan Kelurahan adalah lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri dari kepala-kepala dusun, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan.

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Kampung (RK)/Rukun Warga (RW) adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan masyarakat di desa dan kelurahan. Dari segi ukuran, RT biasanya lebih kecil dari RW/RK.

Jumlah kepala keluarga/keluarga di dalam RT biasanya lebih kecil dari 30 keluarga untuk desa dan 50 untuk kelurahan. Setiap RW/RK biasanya terdiri dari paling sedikit 2 RT di desa dan 3 RT di kelurahan (Permendagri No.5 Th 1981 tentang pembentukan dusun dalam dan lingkungan dalam kelurahan, pasal 4).

Letak Geografis Desa/Kelurahan

1) Desa pesisir adalah desa/kelurahan yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan garis pantai/laut (atau merupakan desa pulau) dengan corak kehidupan rakyatnya tergantung pada potensi laut dan bisa tidak tergantung pada potensi laut.

2) Desa bukan pesisir adalah desa yang tidak berbatasan dengan laut atau tidak mempunyai pantai. Desa bukan pesisir terdiri atas:

a) Desa lembah/daerah aliran sungai (DAS) adalah desa/kelurahan yang wilayahnya sebagian besar merupakan daerah cekungan/ledokan di sekitar aliran sungai atau berada di antara dua buah gunung/ bukit.

b) Desa lereng/punggung bukit adalah desa/kelurahan yang wilayahnya sebagian besar berada di lereng/punggung bukit atau gunung.

c) Desa dataran adalah desa/kelurahan yang sebagian besar wilayahnya rata.

Letak Desa/Kelurahan

Kawasan hutan adalah tertentu yang ditujukan dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk keberadaannya sebagai hutan tetap.

2. Kependudukan

Penduduk dan Keluarga

Jumlah penduduk dan keluarga dihitung berdasarkan keadaan terakhir.

a. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di desa tersebut selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Banyaknya penduduk desa/kelurahan yang dicatat adalah jumlah penduduk yang tercatat pada saat pencacahan.

b. Keluarga adalah sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah terdiri dari bapak, ibu dan anak atau mempunyai kartu keluarga sendiri.

c. Keluarga pertanian adalah keluarga yang sekurang-kurangnya satu anggota keluarga melakukan kegiatan bertani/berkebun, menanam tanaman kayu-kayuan, beternak ikan di kolam, karamba maupun tambak; menjadi nelayan, melakukan perburuan atau penangkapan satwa liar, mengusahakan ternak/unggas, atau berusaha dalam jasa pertanian.

d. Pra Keluarga Sejahtera (Pra KS) adalah keluarga yang belum memenuhi salah satu atau lebih syarat berikut :

1) Bisa makan dua kali sehari atau lebih,

2) Mempunyai pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan,

3) Lantai rumah bukan tanah, dan

4) Bila anaknya sakit dibawa berobat ke sarana/petugas kesehatan.

Keluarga Sejahtera Tahap I (KS I) adalah keluarga yang sudah memenuhi syarat berikut :

1) Bisa makan dua kali sehari atau lebih,

2) Sudah mempunyai pakaian yang berbeda untuk keperluan yang berbeda,

3) Lantai rumah bukan terbuat dari tanah, dan

4) Sudah sadar membawa anaknya yang sakit ke sarana/petugas kesehatan.

Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk

Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk adalah sektor atau bidang usaha di mana sebagian besar penduduknya memperoleh penghasilan/pendapatan.

a. Pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan tanaman pertanian lainnya; peternakan; jasa pertanian dan peternakan; kehutanan dan penebangan hutan; perburuan/penangkapan, dan pembiakan binatang liar; perikanan laut dan darat.

b. Pertambangan dan penggalian adalah kegiatan/lapangan usaha di bidang pertambangan dan penggalian, seperti pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi, biji logam, penggalian batu batuan, tanah liat, pasir, penambangan dan penggalian garam, pertambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk, penambangan gips, aspal, dan lain-lain.

c. Industri pengolahan adalah kegiatan pengubahan bahan dasar menjadi barang jadi/setengah jadi, dari kurang nilainya menjadi barang lebih tinggi nilainya. Secara garis besar industri meliputi:

1) Industri makanan, minuman dan tembakau;

2) Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit;

3) Industri barang dari kayu, termasuk perabot rumahtangga;

4) Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan penerbitan;

5) Industri kimia dan bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan plastik;

6) Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak dan batu bara;

7) Industri logam dasar;

8) Industri barang dari logam, mesin dan peralatan; dan

9) Industri pengolahan lainnya.

d. Perdagangan besar/eceran, rumah makan dan akomodasi adalah kegiatan jual beli barang termasuk juga usaha restoran/rumah makan dan minuman, katering, restorasi di kereta api, kafetaria, kantin, warung, penginapan (hotel, motel, hostel, dan losmen).

e. Jasa adalah kegiatan yang menghasilkan jasa dengan tujuan untuk dijual baik seluruhnya atau sebagian, meliputi :

1) Real estate, jasa persewaan, dan jasa perusahaan;

2) Jasa pendidikan;

3) Jasa kesehatan dan kebersihan;

4) Jasa dan kegiatan sosial;

5) Jasa rekreasi, kebudayaan, olahraga; dan

6) Jasa perusahaan dan rumah tangga.

f. Lainnya adalah kegiatan yang bidang atau sektornya tidak termasuk pada rincian di atas seperti listrik, gas, air, konstruksi, transportasi, pergudangan, komunikasi dll.

3. Perumahan dan Lingkungan Hidup

Keluarga pengguna listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah keluarga yang berlangganan listrik secara resmi dari PLN.

Keluarga pengguna listrik non-PLN adalah keluarga yang berlangganan listrik non -PLN, misalnya dari diesel/generator yang diusahakan sendiri atau diusahakan secara bersama, termasuk dari diesel/generator yang dibangkitkan sendiri (tidak diusahakan) dan hanya digunakan sendiri.

Jenis penerangan jalan utama desa/kelurahan adalah jenis penerangan yang ada pada jalan utama desa/kelurahan misalnya, listrik PLN, listrik non PLN, non- listrik atau tidak ada penerangan jalan utama. Penerangan jalan yang diusahakan oleh masyarakat walaupun sumbernya dari PLN dimasukkan listrik non-PLN.

Bahan bakar untuk memasak adalah bahan bakar yang digunakan oleh sebagian besar penduduk di desa/kelurahan, misalnya, gas kota/LPG, minyak tanah, kayu bakar, arang, sekam, tempurung, briket batu bara dan biogas.

Sungai yang melintasi desa adalah sungai yang alirannya melalui wilayah desa/kelurahan, termasuk juga sungai yang menjadi batas desa/kelurahan.

Keluarga yang bertempat tinggal di bawah jaringan listrik tegangan tinggi

Dikatakan jaringan listrik tegangan tinggi apabila kawat yang melintas mempunyai tegangan listrik lebih dari 500 KV. Keluarga dan bangunan yang dicatat pada rincian ini adalah keluarga dan bangunan yang berada di bawah jaringan dan berjarak 20 meter dari lintasan jaringan tersebut (Permentamben No. 1.P/47/MTE/1992).

Permukiman mewah adalah kelompok permukiman yang oleh masyarakat setempat dianggap mewah.

Permukiman kumuh adalah lingkungan hunian dan usaha yang ditandai oleh:

a. Banyak rumah tidak layak huni,

b. Banyak saluran pembuangan limbah macet,

c. Penduduk/bangunan sangat padat,

d. Banyak penduduk buang air besar tidak di jamban, dan

e. Biasanya berada di areal marginal (seperti di tepi sungai, pinggir rel kereta api).

Pencemaran lingkungan adalah suatu hal, hasil, atau cara/proses kerja yang mencemari lingkungan hidup seperti yang ditimbulkan oleh limbah pabrik, pemakaian pupuk kimia pada tanaman, limbah keluarga/pasar/pertokoan/perkantoran dan sebagainya.

Pencemaran lingkungan di suatu daerah ditunjukkan oleh adanya penyakit-penyakit tertentu pada manusia atau hewan, kerusakan atau matinya tanaman, perubahan fisik dan kimia lingkungan, yang dapat berupa perubahan yang khas pada tumbuhan atau hewan.

Pengaduan masalah pencemaran adalah pengaduan pencemaran yang dilaporkan minimal sampai dengan Kepala Desa/Lurah.

Penggalian golongan C adalah kegiatan di bidang pertambangan dan penggalian, seperti batu/koral, pasir, kapur, belerang, kaolin, pasir kwarsa, tanah liat dan lainnya seperti batu koral, aspal, gips, dan gamping.

3.4. Antisipasi dan Kejadian Bencana Alam

Bencana alam adalah peristiwa alam yang menimbulkan kesengsaraan, kerusakan, kerugian, dan penderitaan penduduk. Tidak termasuk bencana adalah peristiwa kerusakan yang disebabkan karena hama tanaman atau wabah. Bencana lainnya misalnya angin topan dan sebagainya. Bencana alam yang dicatat yaitu bencana yang terjadi dalam 3 tahun terakhir. Jumlah bencana dihitung berdasarkan rangkaian kejadian.

 

(disadur dari berbagai sumber)

PRODUKSI BERSIH DI INDUSTRI KECIL TAPIOKA

batu

Industri tapioka merupakan salah satu industri kecil yang terus berkembang. Untuk itu sangat diperlukan strategi produksi bersih dalam pengolahan limbah khususnya untuk limbah cair yang dihasilkan. Karena produksi tapioka ini menggunakan bahan pembantu (air) dalam jumlah besar.

Sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi produksi dan meminimalisasi limbah yang dihasilkan pada proses industri tapioka, maka perlu penerapan produksi bersih agar dapat menghasilkan produk dan jasa secara lebih efisien serta limbah yang dihasilkan tidak akan bepotensi pada pencemaran lingkungan. Penerapan konsep dan strategi produksi bersih menghasilkan produk yang kompetitif dan memberi perhatian terhadap aspek lingkungan menuju ecoefisiensi. Konsep ini bertujuan untuk membuat lebih efisien dalam menggunakan sumber daya (bahan baku, energi, dan air) dan mengurangi limbah serta emisi pada sumbernya. Sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap kebutuhan manusia dan meningkatkan kualitas kehidupan dengan mengurangi dampak lingkungan serta pemakaian sumber daya melalui daur hidup (life cycle), serta memperhatikan daya dukung lingkungan.

Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa proses produksi bersih pada industri tapioka masih kurang sehingga masih diperlukan perbaikan atau peningkatan dalam hal sosialisasi dan pelatihan penerapan produksi bersih. Selain itu, industri tapioka ini sudah menerapkan opsi-opsi produksi bersih seperti: Good housekeeping, Modifikasi teknologi, dan On site recovery. Masih diperlukan perbaikan dan penambahan proses produksi bersih di industri ini yaitu berupa perbaikan kualitas bahan baku serta modifikasi produk.

Pada dasarnya industri tapioka ini masih membutuhkan dana yang besar untuk pembenahan dan perbaikan proses produksi bersih yang mereka miliki. Hal ini perlu ada kerjasama yang baik antara pihak industri dan pemerintah yang terkait untuk kepentingan bersama. Baik bagi pihak industri, masyarakat sekitar industri, dan pelaku-pelaku industri lainnya yang terkait langsung pada industri kecil tapioka, serta untuk meminimalisasi limbah yang dihasilkan pada industri kecil tapioka.

Pihak industri harus lebih memperhatikan proses produksi yang dilakukan khususnya untuk limbah yang dihasilkan. Karena jika hal ini dianggap sepeleh maka bisa berdampak terhadap lingkungan sekitar industri. Akibatnya bisa mengakibatkan dampak terhadap kesehatan. Selain itu, proses produksi  bersih dapat memberikan manfaat bagi efisiensi ekonomi berupa menghemat biaya dan meningkatkan prokduktivitas, manfaat bagi kinerja lingkungan berupa limbah, racun, emisi udara dan effluent berkurang, serta untuk sosial yaiu berupa implementasi perubahan yang efektif.

Saya setuju dengan penelitian ini karena dengan dilakukannya penelitian tersebut maka pihak industri dapat mengetahui sejauh mana produksi  bersih yang mereka gunakan dapat membahayakan lingkungan dan manusia sekitar industri. Selain itu, masyarakat dapat memahami bagaimana proses produksi bersih dari industri tersebut sehingga dapat menambah pengetahuan khususnya tentang proses produksi bersih itu sendiri. Perlu adanya kesadaran bagi semua pihak tentang pentingnya proses produksi khususnya dalam hal pengolahan limbah sebelum dibung ke lingkungan.

Pada prinsipnya pelaksanaan produksi bersih adalah mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya sehingga dapat meminimisasi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan. Upaya peningkatan produksi dan pengelolaan lingkungan dengan menggunakan pola pendekatan produksi bersih, merupakan tindakan preventif atau pencegahan timbulnya pencemar dengan mengevaluasi proses produksi dan daur hidup suatu produk atau industri.

BLH KABUPATEN GORONTALO KETAMBAHAN 6 UNIT MOBIL PENGANGKUT SAMPAH

Guna memaksimalkan pelayanan pengangkutan sampah, maka pada tahun 2012 ini Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo telah menganggarkan pengadaan 6 unit mobil pengangkut sampah. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kabid Kebersihan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo - Syafrudin Pulukadang yang dihubungi di ruang kerjanya kemarin. “Alhamdulillah tahun ini kita ketambahan 6 unit mobil pengangkut sampah yang kita danai melalui DAK dan DAU APBD Kabupaten Gorontalo Tahun 2012. Mobil – mobil ini nantinya kita akan operasionalkan untuk melayani lokasi - lokasi yang selama ini belum dapat kita jangkau akibat keterbatasan sarana yang ada. Sasaran utama kita adalah jalur jalan dari Jembatan Telaga menuju Bandara Djalaluddin, dan wilayah sekitarnya.”

Terkait dengan Penilaian Adipura tahun 2012-2013 yang tidak akan lama lagi dilaksanakan, Kabid yang low profile ini menuturkan bahwa “Adipura bukan tujuan utama kita. Semua ini kita lakukan tidak lain guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Adipura yang kita raih selama ini adalah hasil karya kita semua, tidak hanya Pemda tapi juga masyarakat dan unsur terkait lainnya.”

“Hal ini pula sebagai bentuk implementasi misi Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo – David Bobihoe Akib dan Tony Junus, dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Gorontalo yang berwawasan lingkungan” pungkasnya.

Pengerukan Danau Limboto Mulai Action

danauhdrGorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya untuk menyelematkan Danau Limboto. Untuk itu, atas koordinasi aktif yang dilakukan, saat ini aktivitas pengerukan Danau Limboto mulai dilakukan. Proyek ini dilaksanakan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) wilayah II, dengan total anggaran kurang lebih Rp 90 miliar lewat APBN.

Pengerukan ini penting agar sedimen yang mengedap dapat terangkat sehingga tak terjadi pendangkalan. Disamping itu, nantinya juga akan didatangkan kapal untuk mengangkat enceng gondok yang saat ini hampir memenuhi permukaan Danau Limboto.

Selengkapnya: Pengerukan Danau Limboto Mulai Action